Bisnis Internasional Universitas Terbuka Diskusi ke-7

 Bisnis Internasional Universitas Terbuka Diskusi Ke-7

PERTANYAAN

1. Menurut saudara masih relevan kah peran badan dunia seperti IMF dan World bank dalam membantu pertumbuhan perekonomian dunia?

2. Bagaimana peran IMF saat krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998?

JAWABAN

1. Menurut saya, peran Bank Dunia dan IMF dalam membantu pertumbuhan ekonomi dunia masih cukup relevan.

Salah satu misi IMF adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara. Di saat negara-negara anggota IMF kekeurangan dana dalam menjalankan perekonomiannya, atau bisa disebut juga dengan krisis keuanagan.  Maka IMF lah yang membantunya dengan cara memeberikan bantuan dana untuk menstabilakan perekonomian negara-negara yang tergabung dalam anggota IMF. Dengan tujuan IMF ialah membantu negara yang bermasalah dengan perekonomiananya agar bisa stabil kembali.

Sementara itu, World Bank merupakan sumber bantuan pembangunan terbesar di dunia dan menyediakan dana pinjaman hampir US$16 miliar setahun untuk negara-negara kliennya. Sebagian terbesar kredit atau pinjaman
diberikan kepada kelompok negara berkembang (Ball, et al, 2004).

Dari kedua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Dunia sangat besar perannya dalam membantu pertumbuhan dan membantu menstabilkan ekonomi dunia, khususnya perkembangan negara berkembang.

2. Pada krisis tahun 1998 di Indonesia, IMF melaksanakan strategi pemulihan yang dalam garis besarnya adalah mengembalikan kepercayaan pada mata uang, yaitu dengan membuat mata uang itu sendiri menarik. Inti dari setiap program pemulihan
ekonomi adalah restrukturisasi sektor finansial. (Fischer 1998b). Sementara itu pemerintah Indonesia  telah  enam  kali  memperbaharui  persetujuannya  dengan  IMF,  Second
Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) tanggal 24 Juni, kemudian 29 Juli 1998, dan
yang terakhir adalah review yang keempat, tanggal 16 Maret 1999.
Program  bantuan  IMF  pertama  ditanda-tangani  pada  tanggal  31  Oktober  1997. Program reformasi ekonomi yang disarankan IMF ini mencakup empat bidang:
1. Penyehatan sektor keuangan;
2. Kebijakan fiskal;
3. Kebijakan moneter;
4. Penyesuaian struktural.
Untuk menunjang program ini, IMF akan mengalokasikan  stand-by credit sekitar US$ 11,3 milyar selama tiga hingga lima tahun masa program. Sejumlah US$ 3,04 milyar dicairkan
segera, jumlah yang sama disediakan setelah 15 Maret 1998 bila program penyehatannya telah  dijalankan  sesuai  persetujuan,  dan  sisanya  akan  dicairkan  secara  bertahap  sesuai
kemajuan  dalam  pelaksanaan  program.  Dari  jumlah  total  pinjaman  tersebut,  Indonesia sendiri mempunyai kuota di IMF sebesar US$ 2,07 milyar yang bisa dimanfaatkan. (IMF,
1997: 1). Di samping dana bantuan IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan negara- negara sahabat juga menjanjikan pemberian bantuan yang nilai totalnya mencapai lebih 10 Buletin  Ekonomi  Moneter  dan  Perbankan,  Maret  1999
kurang US$ 37 milyar (menurut Hartcher dan Ryan). Namun bantuan dari pihak lain ini dikaitkan dengan kesungguhan pemerintah Indonesia melaksanakan program-program yang diprasyaratkan IMF.
Sebagai perbandingan, Korea mendapat bantuan dana total sebesar US$ 57 milyar untuk jangka waktu tiga tahun, di antaranya sebesar US$ 21 milyar berasal dari IMF. Thailand
hanya memperoleh dana bantuan total sebesar US$ 17,2 milyar, di antaranya US$ 4 milyar dari IMF dan masing-masing US$ 0,5 milyar berasal dari Indonesia dan Korea.
Karena dalam beberapa hal program-program yang diprasyaratkan IMF oleh pihak Indonesia dirasakan berat dan tidak mungkin dilaksanakan, maka dilakukanlah negosiasi
kedua yang menghasilkan persetujuan mengenai reformasi ekonomi (letter of intent) yang ditanda-tangani pada tanggal 15 Januari 1998, yang mengandung 50 butir.
Saran- saran IMF diharapkan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan cepat dan kurs nilai tukar rupiah bisa menjadi stabil (butir 17 persetujuan IMF 15 Januari 1998). Pokok-
pokok dari program IMF adalah sebagai berikut:
A.  Kebijakan makro-ekonomi
- Kebijakan fiskal
- Kebijakan moneter dan nilai tukar
B.  Restrukturisasi sektor keuangan
- Program restrukturisasi bank
- Memperkuat aspek hukum dan pengawasan untuk perbankan
C.  Reformasi struktural
- Perdagangan luar negeri dan investasi
- Deregulasi dan swastanisasi
- Social safety net
- Lingkungan hidup.
Setelah pelaksanaan reformasi kedua ini kembali menghadapi berbagai hambatan, maka diadakanlah negosiasi ulang yang menghasilkan
supplementary memorandum pada tanggal  10  April  1998  yang  terdiri  atas  20  butir,  7  
appendix dan  satu  matriks.  Cakupan memorandum ini lebih luas dari kedua persetujuan sebelumnya, dan aspek baru yang masuk
adalah penyelesaian utang luar negeri perusahaan swasta Indonesia. Jadwal pelaksanaan masing-masing program dirangkum dalam matriks komitmen kebijakan struktural. Strategi
yang akan dilaksanakan adalah:
1.  menstabilkan rupiah pada tingkat yang sesuai dengan kekuatan ekonomi Indonesia;
2.  memperkuat dan mempercepat restrukturisasi sistim perbankan;
3.   memperkuat implementasi reformasi struktural untuk membangun ekonomi yang efisien dan berdaya saing;
4.  menyusun kerangka untuk mengatasi masalah utang perusahaan swasta;
5.  kembalikan pembelanjaan perdagangan pada keadaan yang normal, sehingga ekspor bisa bangkit kembali.

Ke tujuh appendix adalah masing-masing:
1.  Kebijakan moneter dan suku bunga
2.  Pembangunan sektor perbankan
3.  Bantuan anggaran pemerintah untuk golongan lemah
4.  Reformasi BUMN dan swastanisasi
5.  Reformasi struktural
6.  Restrukturisasi utang swasta
7.  Hukum Kebangkrutan dan reformasi yuridis.

Salam,

Sumber:

BMP Bisnis Internasional Edisi 1

https://www.kompasiana.com/silvanyrizqita/5c729a00ab12ae1b9e4a6a55/apa-peran-imf-dalam-ekonomi-internasional?page=all

https://www.bmeb-bi.org/index.php/BEMP/article/view/183/158